Depok - Persoalan kemacetan kronis di Simpang Grand Depok City (GDC) akhirnya mendapat penanganan spesifik. Pemerintah Kota Depok mengalokasikan dana tidak kurang dari Rp 4,5 miliar khusus untuk menata ulang simpang tersebut. Keputusan ini diambil setelah melalui kajian mendalam mengenai penyebab dan solusi untuk kemacetan di lokasi itu.
Rudi Faisal selaku Kepala Dinas PUPR Kota Depok memaparkan bahwa kemacetan di simpang GDC bersifat kompleks. Faktor penyebabnya meliputi pertumbuhan volume kendaraan yang pesat, desain simpang yang sudah tidak ideal, dan aktivitas komersial di sekitarnya yang sangat tinggi. Oleh karena itu, penanganannya pun harus holistik dan terintegrasi.
Intervensi yang akan dilakukan tidak hanya bersifat fisik. Selain pekerjaan pelebaran dan perbaikan jalan, juga akan ada penataan ulang terhadap sistem pengaturan lalu lintas. Pemasangan lampu lalu lintas yang adaptif serta penempatan rambu prioritas menjadi bagian dari solusi yang ditawarkan.
Keterlibatan pihak swasta, dalam hal ini pengelola kawasan GDC, juga digalang. Pemerintah kota berharap ada koordinasi yang baik terkait pengelolaan parkir dan arus kendaraan dari dalam kawasan yang bermuara ke simpang tersebut. Sinergi ini dianggap kunci untuk mencegah kemacetan yang bersumber dari dalam kawasan.
Pelaksanaan proyek ditargetkan dapat dimulai pada triwulan ketiga tahun ini. Seluruh tahapan, mulai dari perencanaan detail, lelang, hingga pelaksanaan, akan dipantau secara ketat oleh tim pengawas internal pemerintah daerah. Target utamanya adalah peningkatan kapasitas jalan dan kelancaran arus.
Masyarakat menyambut baik rencana penataan ini, meski khawatir akan dampak kemacetan selama pengerjaan. Beberapa warga menyarankan agar pekerjaan dilakukan pada malam hari atau dilaksanakan secara bertahap untuk meminimalkan gangguan. Saran ini akan dipertimbangkan oleh pelaksana proyek.
Alokasi dana sebesar Rp 4,5 miliar ini diharapkan memberikan dampak multiplier effect yang positif. Selain mengurai kemacetan, proyek padat karya ini akan membuka lapangan kerja sementara bagi tenaga lokal. Aspek pemberdayaan masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.
Kedepannya, Pemkot Depok berjanji akan melakukan evaluasi pasca-proyek untuk mengukur keberhasilannya. Parameter seperti pengurangan waktu tempuh dan penurunan angka kecelakaan akan menjadi indikator utama. Jika berhasil, pendekatan serupa akan direplikasi di titik-titik rawan lainnya.